TIAP tahun, ada "drama" rutin di sidang Komite Khusus PBB tentang Dekolonisasi. Tiga delegasi beradu mulut dengan topik yang sama, yakni kedaulatan Kepulauan Falkland alias Malvinas.
Argentina menyebut kedaulatan Inggris atas kepulauan tetangga mereka tersebut sebagai bentuk ketidakadilan kolonialisasi. Karena itu, berdasar integritas teritorial, Negeri Tango tersebut menuntut Malvinas dikembalikan ke tangan mereka.
Inggris jelas membantah argumen tersebut. Sementara itu, perwakilan Falkland dengan tegas menyatakan tak mau menjadi bagian dari Argentina. Mereka bahkan tak merasa sebagai sebuah wilayah koloni.
Meski berlangsung panas, drama di markas PBB tersebut tak pernah lebih dari sekadar adu mulut. Tapi, hal itu tidak untuk tahun ini. Gara-gara keputusan Inggris yang memulai pengeboran minyak di Falkland, Argentina pun meningkatkan tensi protes dengan menyerahkan surat kepada Sekjen PBB. Mereka meminta berunding langsung dengan Inggris dengan dimediatori PBB dalam rangka mendesakkan tujuan pengambilalihan kepulauan berpenduduk sekitar 3.100 jiwa tersebut.
Persoalannya, Inggris menegaskan tak akan pernah menyerahkan kepemilikan Falkland yang ditaksir memiliki kekayaan minyak hingga 60 miliar barel. Artinya, dialog terancam gagal menghasilkan kesepakatan dan berarti membuka kemungkinan pecahnya Perang Malvinas Jilid II.
Tapi, benarkah dua negara tersebut akan mengulangi episode gelap pada 1982 yang kala itu berlangsung 74 hari dan menewaskan total ratusan orang? Kalau dikaitkan dengan kondisi perekonomian dua negara tersebut, sepertinya hal itu sulit terjadi.
Inggris, misalnya. Negeri monarki konstitusional tersebut termasuk yang paling parah terkena dampak krisis finansial global. Untuk itu, mereka memutuskan menghemat pengeluaran anggaran tahunan terkait dengan kepentingan pertahanan tahun ini.
Seperti dilansir harian The Guardian, anggaran pertahanan Inggris akan terus turun hingga 11 persen pada 2016. Bahkan, bisa mencapai 14 persen jika rezim yang berkuasa pascapemilu Mei mendatang memilih untuk tak memotong dana pendidikan dan kesehatan.
Apalagi, Inggris kini direpotkan dengan pembiayaan 8.300 tentara mereka di Afghanistan. Sebelumnya, anggaran negara yang dipimpin Perdana Menteri Gordon Brown itu juga terkuras di Iraq.
"Inggris seharusnya bisa berhemat di Afghanistan," saran lembaga penelitian Royal United Services Institute dalam laporan tahunannya, seperti dikutip The Christian Science Monitor.
Beratnya lagi, publik Inggris semakin gerah dengan keterlibatan negara mereka secara militer di Afghanistan. Berdasar jajak pendapat BBC pada November 2009, 64 persen responden percaya bahwa Inggris tak akan memenangkan peperangan. Sementara itu, 63 persen responden lainnya justru meminta agar pemerintah segera menarik pasukan untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
Lalu, bagaimana Argentina? Sejak awal, negeri di ujung selatan Benua Amerika itu menegaskan tak akan mengambil opsi militer seperti yang mereka lakukan pada 1982. Perang Malvinas 1982 dipicu invasi militer Argentina ke kepulauan yang terdiri atas hampir 800 pulau tersebut.
Pemerintahan Presiden Cristina Fernandez de Kirchner itu sadar, mereka bakal kesulitan membiayai militer untuk berperang. Sebab, Argentina sekarang tengah digerogoti inflasi dan penurunan pendapatan ekspor komoditas utama mereka, kedelai.
Industri perminyakan mereka juga terus menurun. Penyebabnya adalah kebijakan ekonomi Cristina yang meneruskan peninggalan sang suami, Nestor Kirchner, yang tak ramah kepada investor.
Karena itulah, untuk memuluskan klaim mereka atas Falkland yang memang tercantum dalam konstitusi negeri tersebut, Argentina memilih menggenjot diplomasi. Satu keberhasilan sudah mereka catat, yaitu dukungan penuh negara-negara Amerika Latin. Dua tokoh kawasan itu, Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, bahkan secara terbuka meminta Inggris meninggalkan Falkland.
''Warga Malvinas tak perlu khawatir, tak akan ada perang lagi. Tapi, kami tak akan pernah berhenti merebut kepemilikan kepulauan itu," ujar Deputi Menteri Luar Negeri Argentina Victorio Taccetti kepada Radio Millenium, seperti dikutip Associated Press.
Cara lain adalah blokade ekonomi. Semua kapal yang melewati perairan Argentina menuju Falkland harus meminta izin khusus. Sebuah kapal Denmark pengangkut pipa minyak ke Falkland ditahan karena melanggar peraturan tersebut.
Cile, tetangga Argentina yang pada 1982 mendukung Inggris, siap mendukung blokade tersebut dengan menolak bertransaksi dengan Falkland. Tak tertutup kemungkinan, hal serupa dilakukan negara-negara lain di Amerika Selatan sebagai bentuk solidaritas kepada Argentina. (war/ttg)
.jpg)
BURANGA-Meski kondisi jalan Maligano-Ereke rusak parah, namun akses tersebut sudah bisa
dilalui kendaraan roda dua. Hal ini telah dibuktikan oleh Nurli, warga Kabupaten Muna yang
memilih jalur darat ke Ereke menggunakan sepeda motornya, Minggu (29/8).
