METRO BAUBAU
Minta Kapolres dan Kajari Dicopot
BAUBAU-Menyidangkan 18 terdakwa kasus Talaga, Senin kemarin Pengadilan Negeri (PN) Baubau didemo.
BUTON RAYA
Oknum Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Penganiayaan Belum Ditangani
PASARWAJO-Puluhan massa yang menamakan dirinya Front Pembela Rakyat (FPR) melakukan aksi demonstrasi. Mereka menilai Polres Buton tidak tegas menindak oknum polisi yang diduga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada La Ntule, Minggu (18/7).
Website Fajar
EKONOMI & BISNIS
BURANGA-Perangkat adat Kulisusu menetapkan setiap tanggal 27 dilaksanakan rapat rutin membahas tentang budaya dan adat istiadat yang mungkin masih tersebunyi.
Website Fajar
OPINI
Oleh Ardi Winangun KEDATANGAN Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Robert Michael Gates ke Indonesia dan pertemuannya dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan reformasi TNI berjalan sesuai dengan petunjuk AS.
IKLAN / SIRKULASI
Jalan : Teuku Umar No.3 Baubau
Telp : (0420)2826686
Faks : (0420)2826556
  RADAR BUTUR
Jumat, 27 Feb 2009, | 127
Kekayaan Maritim Rp 1.872 T
JAKARTA--Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar untuk menopang perekonomian nasional ditengah krisis global. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang belum dikelola secara optimal mencapai USD 156 miliar (sekitar Rp 1.872 triliun). "Angka ini merupakan perhitungan dari berbagai lembaga dan para pakar kelautan di Indonesia," kata Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, Rizald Max Rompas, kemarin.
Seluruh potensi dan kekayaan laut Indonesia itu meliputi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil kelautan sebesar USD 31,93 miliar dan wilayah pesisir USD 56 miliar serta bioteknologi laut USD 40 miliar.
Selain itu, di laut juga masih ada kandungan minyak bumi sebesar USD 6,6 miliar, pengembangan transportasi laut USD 20 miliar dan wisata bahari USD 2 miliar. Angka itu belum termasuk benda berharga, warisan budaya, jasa lingkungan, dan konservasi laut. "Sayangnya, pemerintah tidak terlalu peduli dengan sektor ini. Hal itu dibuktikan dengan rendahnya anggaran di sektor kelautan, " lanjutnya.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan, Juan Permata Adoe menambahkan, pemerintah harus segera membentuk otoritas penjaga laut dan pantai.(wir/fan)